Jokowi Mau Bangun Pembangkit Listrik 35.000 MW, Butuh Dana Rp 1.000 Triliun

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dalam 5 tahun ke depan. Namun, proyek ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Dari hitungan kasar kita, pembangkit listrik 35.000 MW yang dibangun dalam 5 tahun ke depan membutuhkan dana sekitar Rp 1.000 triliun," ujar Direktur PT PLN (Persero) Murtaqi Syamsuddin kala ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2015).

Murtaqi mengatakan, dari total 35.000 MW tersebut, PLN akan mengambil porsi sebanyak 10.000 MW. Sisanya diserahkan ke pihak swasta atau Independent Power Producers (IPP).

"Ini sesuai dengan rencana pembangunan pembangkit listrik 2013-2022. Kita akan mengambil porsi 10.000 MW, ditambah 3.000 MW yang sudah jalan di luar proyek 35.000 MW. Jadi total PLN akan bangun 13.000 MW dalam 5 tahun ke depan," jelasnya.

Murtaqi menambahkan, tahun ini PLN akan menggelontorkan dana sekitar Rp 50 triliun untuk pembangunan berbagai proyek kelistrikan. Mulai dari pembangkit listrik, jaringan transmisi, sampai jaringan distribusi listrik.

"Tahun ini capex (belanja modal) kami sekitar Rp 50 triliun. Untuk mewujudkan 13.000 MW tambahan pembangkit listrik milik PLN dalam 5 tahun ke depan ini, tentunya kami harus memutar otak untuk menambah kemampuan dari sisi pendanaan," tutur Murtaqi.

BACA SELENGKAPNYA

Menteri ESDM Belum Tahu Bos Baru Free Port Mantan BIN

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menanggapi soal terpilihnya Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (Freeport) yang baru, Maroef Sjamsoeddin. Maroef merupakan Mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) Mareof Sjamsuddin. Menurut Sudirman siapapun Presiden Direktur Freeport Indonesia, bagi pemerintah yang penting CEO yang baru memiliki kewenangan penuh terhadap Freeport Indonesia.

 

"Tapi saya memang meminta agar Freeport menunjuk pemimpin yang diberi kewenangan penuh sebagai pengelola korporasi. Dengan demikian kita bisa berinteraksi dengan baik, tanpa harus selalu menunggu keputusan dari pemegang saham (induk perusahaan Freeport)," kata Sudirman.

 

Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Maroef Sjamsoeddin ditunjuk sebagai Presiden Direktur PTFI. Purnawirawan Marsekal Muda TNI Angkatan Udara Republik Indonesia ini resmi menggantikan Rozik B. Soetjipto. Maroef meraih Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies. Ia menjabat sebagai Wakil Kepala BIN untuk periode 2011-2014 "Saya menerima kesempatan untuk memimpin Freeport Indonesia dan berharap dapat bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan sejalan dengan pelaksanaan strategi investasi jangka panjang di Papua," kata Maroef.

Menurutnya saat ini merupakan yang paling menarik bagi Freeport Indonesia yang akan mengembangkan tambang baru di Papua yang akan memberikan banyak manfaat bagi karyawan, masyarakat setempat, pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan sepanjang beberapa dekade yang akan datang.

BACA SELENGKAPNYA

Pemerintahan Jokowi Bakal Suntik Antam Rp 7 Triliun

 

 

Pemerintah telah mengajukan anggaran suntikan modal untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp 30 triliun tahun ini. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) bakal dapat jatah Rp 7 triliun.

"Iya, Rp 7 triliun," kata Menteri BUMN Rini Soemarno, saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Rini menjelaskan, besaran suntikan modal Rp 30 triliun tersebut akan dibagi-bagi untuk beberapa BUMN, seperti Pertamina.

Menurutnya, sektor yang paling banyak dapat suntikan modal adalah infrastruktur, pertambangan, dan jasa.

Rini mengungkapkan, Antam dapat jatah tinggi karena akan digunakan untuk membangun smelter atau pabrik pemurnian mineral.

"Ke infrastruktur dan pertambangan, beraneka ragam. Yang termasuk besar di pertambangan adalah Antam, karena ingin menginvestasikan ke smelter ke proses lanjutan ke pertambangan itu sendiri," ujarnya.

Sementara sektor konstruksi untuk menggenjot pembangunan, seperti pelabuhan yang memang butuh suntikan modal.

"Kalau konstruksi, karena banyak melakukan beberapa pembangunan di pelabuhan, itu mereka juga cukup besar," tandasnya.

BACA SELENGKAPNYA

Yunani Mau Keluar Dari Uni Eropa, Rupiah Turun

    

 

Gejolak ekonomi global kembali terjadi pada awal 2015. Nilai tukar rupiah beserta mata uang negara berkembang kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) mengatakan, faktor utama pelemahan rupiah terhadap dolar AS adalah karena kemungkinan Yunani keluar dari Uni Eropa. Ini menjadi perhatian banyak investor.

"Ada risk off (risiko) dari internasional, karena ada beberapa berita yang menjadi perhatian investor, terutama masalah kemungkinan Yunani keluar dari Uni Eropa, itu yang saya kira dalam beberapa waktu ini mempengaruhi beberapa mata uang dunia termasuk rupiah," ungkap Halim di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan.

Karena kondisi ini, investor lebih memilih menempatkan dana di tempat yang lebih aman. Atas persoalan ini juga, banyak investor yang mencoba berspekulasi. Sehingga memperburuk keadaan.

"Biasalah selalu ada investor yang mencoba untuk memanfaatkan, kita mencegah yang sifatnya spekulatif," sebutnya.

Sedangkan dari dalam negeri, menurut Halim, fundamental ekonomi cukup terjaga baik. Apalagi setelah adanya kebijakan soal Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan mencabut subsidi bensin premium dan menerapkan skema subsidi tetap untuk solar.

"Internal kondisi ekonomi kita masih lebih baik dan jauh lebih sehat," tegasnya BI akan terus memantau pergerakan pasar dengan memastikan permintaan dan penawaran terjaga. Situasi ini menurut BI temporer. Sejak awal tahun, BI sudah melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

"BI melakukan upaya agar situasi temporer, jangan membuat confidence pasar memburuk, karena ini temporer," jawab Halim.

Di samping itu investor juga masih di ambang ketidakpastian akibat rencana bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed yang akan menaikan suku bunga acuan tahun ini. Sehingga volatilitas nilai tukar diperkirakan terus berlanjut.

"Kita lihat volatilitasnya karena akan terjadi, kita masih menunggu reaksi The Fed itu akan masih ada," tukasnya.

BACA SELENGKAPNYA