Bagaimana Kelanjutan Kontrak Blok Mahakam Di Kalimantan Timur ?

Dengarkan musik sambil membaca berita

Masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. salah satunya adalah kelanjutan kontrak blok Mahakam di Kalimantan Timur oleh perusahaan Perancis PT Total Indonesie.

 

Kontrak ini telah berjalan selama 50 tahun pada tahun 2017 nanti, mulai dari tahun 1967 -1997 kemudian dari tahun 1997 -2017. 

 

Blok Migas ini memerlukan bantuan pemerintah agar dapat dikelola oleh bangsa kita sendiri. Bantuan yang diberikan harus bantuan yang bersifat operasional seperti mengajarkan para tenaga ahli bagaimana untuk mengelola migas tanpa bantuan tenaga ahli dari luar negeri.

 

 

UU No 32 Tahun 2004

Dalam UU NO 2 Tahun 2001 dan UU NO 32 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pemerintah mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri guna untuk meningkatkan kesehjateraan rakyatnya. Seperti diketahui bahwa tulang punggung pendapatan negara adalah minyak dan gas bumi.

Pemerintah diharapkan dapat menghentikan kontrak tersebut dan menunjuk BUMN ataupun BUMD untuk mengelola blok tersebut. Pertamina mengaku siap bila ditunjuk untuk menjadi pengelola blok tersebut apabila kontrak terhadap perusahaan perancis tersebut dihentikan. "Pemprov kalimantan juga siap untuk membantu pengelolaan blok Mahakam", seperti yang dikatakan oleh Plt Sekprov Kalimantan Timur "DR H Rusmadi".

 

 

DR H Rusnadi

PT Total E&P Indonesie memperkirakan bisa meraup untung sebesar 15 triliun Rupiah pada tahun ini. Sementara Pertamina memprediksi laba perseroan bakal melonjak hingga Rp 135 triliun pada 2018, jika berhasil mengambilalih 100% kepemilikan Blok Mahakam. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan awal laba Pertamina pada tahun 2018 sekitar Rp 120 triliun.

 

 

"Laba perseroan bakal melonjak Rp 135 triliun jika blok mahakam diambil alih 100% oleh RI".

 

 

Sempat terjadi perebutan yang panas antara PT Total Indonesie dan PT Pertamina.Hal ini dapat dilihat dari Indonesia Resource Study (IRESS) telah membuat surat ke KPK untuk memeriksa segera menteri ESDM Jero Wacik terkait perpanjangan kontrak blok Mahakam pada era Presiden SBY. 

 

Selain Jero Wacik, dua petinggi negara juga dilaporkan ke KPK yaitu Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan Wakil Menteri ESDM Susilo Wiroutomo.

 

 

Jero Wacik ditahan KPK

Akan lebih baik jika blok Mahakam dikelola oleh BUMN atau BUMD bangsa kita sendiri karena sebagai bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mengelola segala sumber dayanya sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memajukan ekonomi negara agar bangsa ini menjadi berdaulat, makmur, dan sejahtera.